Komandan Madina Apresiasi KPK Usut Tuntas Mafia Proyek Di Sumut Sampai Ke Aktor Intelektualnya

MANDAILING NATAL II DATAPOST.ID – Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan Mandailing Natal (Komandan Madina) berikan apresiasi atas langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Plt. Kepala Dinas PUPR Madina, Ir Elfi Yanti Harahap, ST. Dan Kantor Dinas PUPR Madina, Jum’at (04/07/2025).

Ketua Komandan Madina, Robi Nasution menilai tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK ini merupakan bentuk komitmen serius lembaga antirasuah dalam menindaklanjuti rangkaian kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sumatera Utara (Sumut), yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pihak melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 lalu.

“Kami mengapresiasi kesigapan KPK yang hari ini menyambangi langsung kediaman Plt. Kadis PUPR Madina. Ini menandakan bahwa benang merah kasus ini tidak berhenti di Padangsidimpuan atau Medan saja, tapi juga mengarah pada dugaan kuat keterlibatan aktor-aktor di daerah, termasuk di Kabupaten Madina dan dugaan terjadinya praktik yang sama,” tegas Robi dalam pers relisnya kepada wartawan, Sabtu (05/07/2025).

Mahasiswa UINSU ini pun menyampaikan, Komandan Madina juga mendorong agar proses hukum ini tidak berhenti di permukaan, namun harus menyasar hingga ke akar persoalan, termasuk membuka tabir dugaan praktik mafia proyek dan persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini diduga terjadi di lingkungan Dinas PUPR Madina.

Kemudian tim Komandan Madina juga mencermati laporan dilansir dari salah satu media yang menyebut bahwa masih terdapat sisa uang sebesar Rp231,8 juta dari total Rp 2 miliar yang dibawa oleh tersangka inisial KIR, yang diduga akan diserahkan kepada oknum pejabat di Kabupaten Madina.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kasus yang sedang bergulir bukan sekadar persoalan teknis antar kontraktor, namun sudah menyentuh struktur kekuasaan daerah.

“Kalau informasi ini benar dan terbukti nantinya, maka ini bukan sekadar kasus individual. Ini sudah menyangkut aliran uang suap atau gratifikasi ke dalam birokrasi Pemkab Madina. KPK harus menelusuri siapa pejabat yang dimaksud. Jangan berhenti di pelaku lapangan. Harus sampai pada aktor intelektualnya dan tanpa tebang pilih.”tegas Robi.

Robi pun menegaskan, peristiwa ini juga harus menjadi atensi bagi Bupati Madina, H Saipullah Nasution untuk mengambil langkah efektif dalam mengevaluasi kinerja Dinas PUPR, sekaligus memutus pola kolusi yang selama ini diduga melibatkan rekanan tertentu secara berulang.

“Kami berharap Bapak Bupati mangatensi terkait persoalan ini, saatnya membuktikan bahwa pemerintahan hari ini bersih dan tidak kompromi terhadap pelanggaran hukum. Evaluasi dan bersihkan dinas teknis dari oknum yang hanya menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri.” ujar Robi lagi.

Komandan Madina juga menyatakan akan terus mengawal proses ini secara aktif. Saat ini tengah menyusun dokumen kajian dan data proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT DNG di Kabupaten Madina sebagai bagian dari laporan lanjutan yang akan disampaikan ke KPK.

“Kami akan tetap memonitor perkembangan kasus ini untuk memastikan tidak ada ruang nyaman bagi korupsi di Madina. Kami mendorong KPK untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya,” tutup Robi.

Sebelumnya, Jubir KPK RI Budi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan terkait apa tujuan penggeledahan tim KPK kekediaman Kadis PUPR dan kantor Dinas PUPR menjelaskan bahwa tim melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek-proyek pembangunan jalan di Sumut.

(Basid)