LSM PMPRI Asahan Geruduk Kantor PTPN IV Regional II: Batalkan Penunjukan Langsung & Kembali ke Tender Terbuka

DATAPOST.ID | MEDAN – Puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Kabupaten Asahan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor PTPN IV Regional II, Jalan Letjen Suprapto Medan, Selasa (9/6). Kedatangan mereka bertujuan mendesak manajemen dan pimpinan pusat untuk menindak tegas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dalam proses pengadaan proyek di wilayah kerja perusahaan, khususnya di Kebun Mandoge, Air Batu, dan Tinjowan.

Massa membawa spanduk dan berorasi dengan lantang menuding adanya ketidakwajaran dalam mekanisme Penunjukan Langsung (PL) yang diterapkan. Menurut pantauan mereka, terdapat satu pihak atau vendor tertentu yang dinilai mendominasi hingga mendapatkan 8 sampai 10 paket pekerjaan sekaligus. Hal ini dianggap sangat merugikan dan menutup peluang bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis seperti penanaman ulang (replanting) dan penanaman baru.

Ketua DPC LSM PMPRI Asahan, Hendra Syahputra, S.P., yang memimpin aksi tersebut, menegaskan bahwa mekanisme Penunjukan Langsung yang berjalan saat ini sarat indikasi KKN dan gratifikasi. Ia meminta PalmCO selaku Sub-Holding BUMN di Jakarta Pusat untuk tidak melakukan pengkondisian vendor tertentu.

“Kami mendesak PalmCO Pusat agar tidak langsung melakukan pengkondisian vendor yang akan mengerjakan proyek replanting maupun penanaman baru, karena kami anggap ini terindikasi KKN dan gratifikasi. Kami juga minta sistem Penunjukan Langsung untuk tahun 2026 ini dibatalkan seluruhnya, dan dikembalikan lagi ke sistem pengadaan dan tender terbuka,” tegas Hendra dalam orasinya.

Lebih lanjut, pihaknya menuntut agar seluruh proses lelang dan pengadaan barang/jasa di PTPN IV Regional II dilakukan secara daring melalui sistem E-Procurement atau platform resmi perusahaan. Tujuannya agar proses berjalan transparan, adil, dan memungkinkan setiap penyedia jasa bersaing secara sehat berdasarkan penawaran harga terbaik serta pemenuhan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Penunjukan Langsung Diduga Sarat KKN, Masyarakat Desak Transparansi

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Donny Alfan, secara khusus menyoroti peran Kasubbag terkait di lingkungan Regional II. Menurutnya, selama menggunakan sistem Penunjukan Langsung, tidak ada kesempatan sama sekali bagi vendor-vendor baru atau pengusaha lokal untuk mendapatkan pengalaman kerja dan berkarya di lingkungan perkebunan milik negara tersebut.

“Kami minta Kasubbag Ali Rabani hadir untuk menjelaskan kepada kami. Selama pakai sistem PL, tidak ada kesempatan bagi vendor baru,” tandas Donny.

Setelah berorasi cukup lama dan sempat menegaskan tuntutan mereka, perwakilan massa akhirnya diterima oleh petugas Humas PTPN IV Regional II, S. Tampubolon. Mendengar keluhan dan tudingan yang disampaikan, Tampubolon merespon dengan meminta bukti nyata dan data rinci dari pihak pendemo.

“Jika kawan-kawan memiliki data-data nama perusahaan atau vendor yang mengerjakan paket proyek Penunjukan Langsung, terutama yang disebut mengerjakan 8 hingga 10 paket itu, mohon diserahkan secara tertulis kepada kami. Data tersebut akan kami jadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan pengecekan lebih lanjut ke bagian terkait,” jawab Tampubolon di hadapan massa.

Meskipun belum mendapatkan keputusan mutlak atas tuntutan mereka, namun jawaban tersebut diterima oleh massa. Setelah menyerahkan daftar tuntutan dan berdiskusi singkat, pendemo yang datang jauh dari Kabupaten Asahan tersebut akhirnya membubarkan diri secara tertib di bawah pengawasan ketat personel kepolisian dari Polrestabes Medan. (Dicky)

Dapatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dengan mengikuti kami di Google News