MANDAILING NATAL II DATAPOST.ID – Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tercatat sebagai salah satu daerah paling rawan bencana di Sumatera Utara (Sumut). Selain langganan banjir bandang, longsor, gempa bumi serta kebakaran hutan. Namun, data anggarannya untuk penanggulangan bencana justru sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan data LKPP 2026, total anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Madina hanya Rp 489.843.470 untuk 31 paket.

Sementara Dinas Pertanian Madina hanya untuk dua judul pos anggaran saja Belanja Makan Minum Rapat/Lapangan dan Belanja Barang Hibah untuk Masyarakat sudah menghabiskan Rp 906.943.900, hampir dua kali lipat seluruh anggaran BPBD.

Dari 31 paket BPBD, rinciannya sangat miris untuk daerah rawan bencana diantaranya Belanja ATK senilai  Rp 61.601.650, Belanja Listrik, Air, Internet Rp 56.994.320, Pemeliharaan Mobil Penumpang Rp 110.460.000 ini pos terbesar, tapi hanya untuk pemeliharaan mobil, bukan untuk pembelian perahu karet, tenda pengungsi, atau alat berat.

Baca Juga :  Guru-guru PPPK Madina Kembali Gelar Aksi Tuntut Bupati Batalkan SKTT

Selain itu Belanja Makan Minum Rapat & Lapangan Rp 96.131.950, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Hibah Kebencanaan) Hanya Rp 59.682.050 saja untuk dua kegiatan dan Jasa Konsultansi Perencanaan Rp 75.000.000.

Dalam data tidak ditemukan anggaran untuk logistik bencana, Di mana perahu karet, tenda pengungsi, selimut, bronjong, early warning system longsor, dan cadangan beras untuk korban banjir dan bencana lainnya.

Dari Rp 489 juta, hanya Rp 59,6 juta yang jelas untuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat korban bencana. Sisanya habis untuk ATK, bayar listrik, internet, dan sewa mobil.

Sementara itu, Dinas Pertanian Madina dari data yang didapat dari LKPP tercatat Belanja Makan dan Minum Rapat ada dua pos anggaran yakni Rp 93.600.000 dan Rp 9.828.000. Untuk Belanja Makan dan Minum Aktivitas lapangan Rp 19.552.000

Baca Juga :  Meriah, Ragam Perlombaan Semarakkan HUT RI Ke 79 Di Perumahan Cemara Madina

Jika ditotal ke 3 pos anggaran ini  Rp 122.980.000. Lebih besar dari total makan minum BPBD yang harus siaga 24 jam saat terjadi bencana.

Lain lagi pos anggaran hibah. Dari data LKPP tercatat total hibah Dinas Pertanian: Rp 783.963.900 dengan rinciannya Seragam mahasiswa Polbangtan Rp 80,500.000,  Pupuk Organik Rp 73,474.650. Adalagi pis anggaran pembelian pupuk mulsa Rp 50,715.000

Pos lainnya pembelian Semen Beku, Ayam Petelur Rp 137,451.900 , dan hibah Traktor Roda 4 Iseki Rp 413,637.450 , dan paket recehan Rp 28,184.900.

Artinya, satu unit traktor Iseki Rp 413 juta yang dibeli Dinas Pertanian nilainya hampir sama dengan seluruh anggaran BPBD Madina setahun Rp 489 juta.

Baca Juga :  Kalapas Pancur Batu Hadiri Kegiatan Penyuluhan 'Gerakan Anti Korupsi' di Kantor Kemenkumham Sumut

Hari ini, beberapa titik banjir akibat luapan sungai ranto puran yang tidak mampu menampung debit air hujan yang mengguyur Kabupaten ini terjadi. Sejumlah desa dilaporkan terpaksa mengungsi karena air masuk ke rumah rumah penduduk.

Dari laporan BPBD Madina ada 11 Desa yang terdampak. 5 desa diantaranya terpaksa mengungsi.

Saat bencana datang, BPBD adalah garda terdepan. Tapi dengan anggaran Rp 489 juta, apa yang bisa dilakukan. Jangankan beli perahu karet baru, untuk bensin mobil operasional saja harus diirit-irit dan diminimalisir. (*)