Ringkasan Berita:

• Sumikan SH telah dilantik Gubernur Sumut sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut sejak 5 Oktober 2026, namun hingga kini jabatan belum diserahkan oleh Kadis DLHK Heri Wahyudi Marpaung yang justru menunjuk Amarico sebagai PLH.

• Heri menyebut Sumikan sedang dalam pemeriksaan di Inspektorat Sumut.

• Sebaliknya, FKSM menduga penundaan ini untuk menutupi skandal proyek di dinas dan mendesak APH serta instansi berwenang meneliti pembangkangan SK Gubernur tersebut.



DATAPOST.ID | MEDAN — Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/3454/IX/2026 pada tanggal 17 September 2026 yang mengangkat Sumikan SH sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, hingga kini belum terlaksana.

Meski telah dilantik pada 5 Oktober 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Sumikan SH belum menerima penyerahan jabatan dari Kepala DLHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung. Sebaliknya, orang nomor satu di dinas tersebut justru menunjuk Amarico sebagai Pelaksana Harian (PLH) pada jabatan tersebut.

Baca Juga :  Kejati Banten Geledah Kantor PT ABM, Amankan 90 Bundel Dokumen & CPU

Sumikan SH membenarkan hal tersebut ketika dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026). “Benar, saya dilantik menjadi Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut pada 5 Oktober 2026. Namun hingga saat ini saya tak diberikan jabatan itu. Saat ini jabatan dipegang PLH bernama Amarico. Pada tanggal 9 Oktober 2026, saya dipanggil Kadis LHK Sumut tapi tak diserahkan jabatannya,” ungkapnya.

Ia menyatakan hanya bisa berserah diri. “Kalau Pak Kadis tak sertijabkan jabatan itu kepada saya, apalah daya saya. Saya hanya pasrah kepada kebijakan Bapak Gubernur dan bertawakal pada Allah SWT,” ucapnya.

Sementara itu, Heri Wahyudi Marpaung saat dimintai konfirmasi memberikan penjelasan berbeda. Ia menyatakan Sumikan tidak hadir saat penyerahan jabatan dan sedang dalam pemeriksaan khusus di Inspektorat Sumut. “Dia tak datang saat akan disertijabkan. Cek saja, dia dalam pemeriksaan khusus di Inspektorat Sumut,” katanya kepada poskotasumatera.com

Baca Juga :  Kakanwil Kemenag Sumut: Haji 2025 Lahirkan Tri Sukses Haji

Heri juga membenarkan penunjukan Amarico sebagai PLH dan menantang pihak yang mempersoalkan untuk melakukan investigasi di lingkungan dinasnya.

FKSM Desak APH Periksa Dugaan Motif Tutupi Skandal Proyek

Menanggapi persoalan ini, Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM) melalui Ketua Umumnya, Irwansyah, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa dugaan pembangkangan tersebut.

“Dugaan saya, pembangkangan SK Gubsu oleh Heri Wahyudi Marpaung hingga tak memberikan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepada Sumikan karena menutupi skandal penggunaan APBD Sumut di Dinas itu. Belakangan merebak isu liar atas proyek di dinas itu. APH kami harapkan periksa masalah itu,” tegas Irwansyah, Kamis (20/11/2026).

Irwansyah juga menyoroti aspek hukum administrasi kepegawaian. Ia menilai penolakan menjalankan SK Gubernur berpotensi melanggar Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2014, serta ketentuan dalam PP No. 11 Tahun 2017 dan PP No. 94 Tahun 2021 yang mengatur sanksi disiplin bagi pejabat yang menolak melaksanakan perintah atasan. FKSM meminta Gubernur Sumut, Inspektorat, BKD, dan DPRD Sumut segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Baca Juga :  Tersangka Baru, Kejari Belawan Tahan Mantan Bendahara dan Penyedia Barang Terkait Korupsi Dana BOS di SMAN 16 Medan

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak Gubernur Sumut maupun Kepala Inspektorat Sumut terkait persoalan ini. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait. (Tim)

Dapatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dengan mengikuti kami di Google News