Pasca Penetapan Tersangka, Kejagung Geledah Enam Lokasi Terkait PT BSJ, Dalami Dugaan Penyimpangan Izin Tambang Nikel

Ringkasan Berita:

• Tim penyidik pada JAM PIDSUS Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang nikel Sulawesi Tenggara periode 2013‑2025.

• Tim juga menggeledah enam lokasi kantor perusahaan afiliasi guna mengumpulkan dokumen perizinan dan barang bukti elektronik.

• Dugaan utama meliputi manipulasi dokumen izin, penambangan melebihi masa izin, penambangan di kawasan hutan lindung, serta dugaan suap kepada penyelenggara negara.

• Penyidikan masih berlangsung untuk menghitung kerugian keuangan negara dan melengkapi bukti perkara.

DATAPOST.ID | JAKARTA – Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode tahun 2013‑2025. Penetapan status tersangka dilakukan pada Jumat (6/11/2026) setelah tim penyidik menggelar gelar perkara dan mengumpulkan alat bukti yang cukup.

Dalam rangkaian penyidikan lanjutan, pada Senin (9/11/2026) tim penyidik yang didampingi tim forensik digital melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di enam lokasi kantor perusahaan yang diduga berafiliasi dengan PT BSJ di wilayah Sulawesi Tenggara. Lokasi yang diperiksa yaitu Kantor PT ANI Kota Kendari, Kantor PT ANI lokasi tambang Konawe Utara, Kantor PT KAA Konawe Utara, Kantor PT AMI Kota Kendari, Kantor PT AMI Buton Tengah, serta Kantor PT AMID Buton Tengah.

Dari hasil penggeledahan, petugas menyita dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), beserta barang bukti elektronik berupa laptop, ponsel genggam, dan komputer pribadi. Seluruh barang bukti tersebut akan diteliti lebih lanjut untuk mengungkap keterkaitannya dengan operasional PT BSJ dan perusahaan‑perusahaan afiliasi, termasuk pemeriksaan forensik digital sesuai kebutuhan pembuktian perkara.

Penyidikan bermula berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN‑68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 dan perpanjangan Nomor PRIN‑134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026. Penetapan PT BSJ sebagai tersangka dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026. Sebelum menetapkan tersangka korporasi, tim penyidik telah memeriksa 36 saksi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik, di mana seluruh tindakan penyitaan telah mendapatkan persetujuan pengadilan negeri.

Tim penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, yang berawal dari Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen pendukung, antara lain studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta dokumen RKAB. Selain itu, perusahaan tersebut disinyalir masih melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku IUP‑nya telah berakhir pada tahun 2015, serta diduga menjalin kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang menyimpang dari ketentuan peraturan.

Perusahaan juga diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen izin milik sendiri untuk memasarkan hasil tambang yang tidak berasal dari wilayah izin yang ditetapkan. Selain itu, muncul dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara agar tidak dilakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan dokumen secara benar. Kegiatan tersebut dinilai menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga tim penyidik telah meminta penghitungan kerugian dengan menerbitkan surat tugas ahli terkait.

Perbuatan yang diduga dilakukan PT BSJ disangkakan melanggar Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal yang disangkakan secara primer yaitu Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang‑Undang Tipikor, dengan pasal subsidair dan alternatif lainnya sesuai surat penetapan tersangka.

Saat ini penyidikan masih berjalan untuk mengumpulkan kelengkapan bukti sebelum tahap penuntutan. (HMS/Red)

Dapatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dengan mengikuti kami di Google News