Viewers : 284

DATAPOST.ID NABIRE – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Demikian disampaikan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan pada Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD TA 2025 di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan bertajuk “Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat” ini berlangsung secara hybrid dari Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire.

Apresiasi kepada Pemprov Papua Tengah disampaikan Maurits, karena menjadi provinsi dengan capaian realisasi pendapatan tertinggi, yakni sebesar 60,66 persen per 29 Juli 2025.

Baca Juga :  7.530 Jemaah Calhaj Embarkasi Medan Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Namun, sayangnya, tingginya realisasi pendapatan ini kurang dibarengi dengan percepatan realisasi belanja. Padahal, belanja pemerintah, termasuk di daerah, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta”, jelasnya.

Maurits mengimbau Pemda agar segera melakukan langkah strategis dalam mempercepat realisasi APBD TA 2025, termasuk dalam aspek belanja.

Menurutnya, Pemda dapat menerapkan beberapa strategi seperti mengupayakan penarikan kas sesuai yang direncanakan dalam anggaran kas Pemda dan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Pemda juga dapat mendorong Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), serta Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mematuhi batas waktu penyampaian administrasi pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Tiba di Ahmed Pagi Dinihari, Kemenag Sumut Berharap Jamaah Haji Kloter 06 Pertahankan Predikat Haji Mabrur Dengan Menjadi Panutan dan Sauri Teladan

Selain itu, Pemda perlu mempercepat pelaksanaan perikatan kontrak atas pengadaan barang dan jasa, sekaligus segera mengajukan pencairannya agar realisasi belanja lebih maksimal.

Pemda juga harus melakukan percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Strategi lainnya, kata Maurits, adalah peran Inspektorat Daerah untuk mampu mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta merumuskan target penyerapan APBD.

Inspektorat juga perlu memberikan keyakinan kepada OPD dalam melaksanakan kewajiban selaku PA/KPA.

“Mendorong peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, agar tercipta sumber daya manusia yang mumpuni dalam proses pengadaan bagi pemerintah daerah”, tandas Maurits melengkapi strategi yang perlu dilakukan daerah.

Baca Juga :  Musyawarah Ke-3 Forwaka Sumut, Irfandi Terpilih Sebagai Ketua Periode 2024-2026

Sumber: Puspen Kemendagri

Yuk baca berita datapost.id
Banyak konten menarik lainnya dan follow kami di Google News