Viewers : 421

MANDAILING NATAL II DATAPOST.ID – Kasus dugaan korupsi proyek Desa Digital “Smart Village” Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun 2023 kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Terkait ini, Ketua Komandan Madina, Robi Nasution, Jum’at (15/08/2025) secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina untuk bersikap transparan, profesional, dan menegakkan supremasi hukum secara tegas dalam penanganan kasus tersebut.

“Publik berhak mendapatkan kepastian hukum dan penegakan keadilan yang jelas, apalagi pasca pemeriksaan Eks Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina oleh Kejari Madina,”ungkapnya.

Robi pun menjelaskan, kerugian Negara yang diduga mencapai Rp 9,4 miliar bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan hak rakyat yang dirampas.

Baca Juga :  Arief Tampubolon Usulkan Rekanan APBD Wajib Pakai Rekening Bank Sumut

Untuk itu lanjutnya, Kejari Madina harus menunjukkan keberanian penuh menindak semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, tanpa tebang pilih.

“Kami minta Kejari Madina tidak setengah hati. Eks Kadis PMD inisial ML dan Kadis PMD aktif inisial  IP telah dipanggil dimintai keterangan atau klarifikasi,”sebutnya.

Maka dari itu, pihak Kejari Madina juga harus meneruskan kasus ini hingga kepada oknum-oknum yang menikmati aliran dana ini.

“Tidak hanya itu, aktor intelektual di balik proyek ini, termasuk para penerima aliran dana, wajib diusut tuntas. Jangan ada yang kebal hukum,” tegasnya lagi.

Kemudian Robi menilai, lambannya penanganan perkara ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga Adhyaksa di daerah.

Baca Juga :  Terkait OTT KPK, Komandan Madina Soroti Peran PT DNG Di PUPR Madina, Ada Apa ?

Dan Robi pun mengingatkan bahwa publik Madina saat ini tengah menaruh perhatian serius pada kasus ini. Jika tidak ada kejelasan dan kepastian hukum, ini akan berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga Adhyaksa di daerah dalam hal ini Kejari Madina.

”Sebagai bentuk kepedulian kita sebagai mahasiswa dan pemuda dalam memberantas Korupsi di Madina, akan terus memonitor terhadap perkembangan kasus ini. Namun, apabila tidak ada kejelasan kami Komandan Madina akan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian aspirasi di depan Kantor Kejari Madina,”tandas mahasiswa pasca sarjana UINSU ini. (*)