MANDAILING NATAL II DATAPOST.ID – Ratusan massa unjukrasa damai para guru peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 yang dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman BKPSDM dan Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Madina) merasa kecewa.
Kekecewaan itu dirasakan massa aksi setelah pertemuan dengan Bupati Madina, HM Ja’far Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution tidak menemukan kesepakatan dengan membatalkan hasil SKT Tambahan dalam seleksi yang diadakan BKPSDM dan Dinas Pendidikan Madina berujung pada adanya pengurangan nilai CAT dari BKN Pusat kepada para peserta.
Atas tidak adanya ditemukan kesepakatan ini, massa aksi berharap dan menggantungkan harapan mereka kepada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar DPRD Madina besok, Kamis (28/12/2023) diruang paripurna.
Andi Hasibuan salah seorang guru yang turut melakukan aksi damai usai bertemu dengan Bupati Madina, Rabu (27/12/2023) sore menyatakan bahwa jawaban yang diberikan kepada mereka dinilai hanya angin-angin surga.
Dan Andi berharap semoga dengan adanya RDP besok bisa menjadi harapan buat mereka untuk bisa memperoleh apa yang telah diperjuangkan hari ini yakni membatalkan hasil SKT Tambahan dan lulus menjadi guru PPPK.
”kita ingin SKT Tambahan itu dibatalkan dan dikembalikan dengan hasil CAT dari BKN Pusat. Semoga RDP di DPRD Madina besok hasilnya pro akan aspirasi yang kita perjuangkan hari ini.”tandasnya
Dan ketika wartawan bertanya apakah akan ada aksi lebih besar lagi bila aspirasi ini tidak diindahkan pemerintah daerah, Andi menjawab bisa saja, kita akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Karena hari ini belum seberapa yang hadir mengikuti aksi.
Sebelumnya Bupati Madina, HM Ja’far Sukhairi Nasution saat menerima massa aksi didampingi Kepala BKPSDM, Abdul Hamid Nasution dan Kadisdik Madina, Dollar Afrianto Siregar menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Pemkab Madina dalam pengumuman PPPK tahun 2023 telah sesuai dengan regulasi dan peraturan KemanPAN RB.
Lalu Sukhairi dihadapan ratusan peserta P3K menjelaskan bahwa semua tuntutan yang disampaikan oleh para guru ini tidak bisa begitu saja di putuskan.
“Tuntutan bapak ibu ini tidak bisa begitu saja kami putuskan, karena besok DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah. Jadi alangkah baiknya besok kita semua bersama untuk mengikuti RDP ini,” ujarnya.
Di RDP nantilah akan kita lihat bagaimana hasilnya dan marilah kita hargai forum resmi tersebut karena di DPRD lah tempat untuk menyampaikan aspirasi, dan saya besok akan bersama bapak ibu, Kadis Pendidikan bersama Kaban BKD serta lainnya juga akan hadir pada rapat tersebut.
Bupati juga mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan solusi terbaik dari permasalahan ini.
“Dan untuk kedepan, solusi terbaik agar tidak terjadi lagi konflik seperti hari ini, maka tenaga honorer akan diangkat tanpa mengikuti test lagi.”ungkapnya (*)
