Audensi, PAC AMPUH Pertanyakan Penegakan Hukum Aktivitas PETI Ke Kapolsek MBG

MANDAILING NATL II DATAPOST.ID – Persoalan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menjadi perhatian serius Pimpinan Anak Cabang Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (PAC AMPUH) Kecamatan MBG.

Hal ini terungkap ketika PAC AMPUH kecamatan MBG melakukan audiensi yang berlangsung dikantor Polsek MBG, Senin (09/11/2026).

Dalam audiensi itu, PAC AMPUH menyampaikan sejumlah pertanyaan dan tuntutan kepada Kapolsek MBG terkait dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di wilayah hukumnya.

Menanggapi itu, Kapolsek Muara Batang Gadis, Ipda Samsuri, S.E, menyampaikan ajakan kepada rekan-rekan PAC AMPUH Kecamatan MBG untuk bersama-sama meninjau langsung lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas PETI.

Ajakan tersebut menjadi langkah awal untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus membangun komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum (APH) dalam menyikapi persoalan pertambangan ilegal.

Dalam audiensi tersebut, PAC AMPUH mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Kapolsek, di antaranya:

1. Apakah Kapolsek mengetahui adanya aktivitas PETI di wilayah Kecamatan MBG ?

2. Langkah apa yang telah dilakukan untuk menindak aktivitas PETI tersebut?

3. Mengapa aktivitas yang diduga ilegal tersebut masih berlangsung hingga saat ini?

4. Apakah pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap pemodal dan pemilik alat berat?

5. Apakah Kapolsek berkomitmen memberantas PETI tanpa pandang bulu?

6. Kapan tindakan nyata akan dilakukan terhadap aktivitas PETI tersebut?

Tidak hanya menyampaikan pertanyaan, PAC AMPUH juga menyampaikan enam tuntutan penting, yakni:

1. Mendesak Kapolsek segera menindak tegas aktivitas PETI yang terbukti tidak memiliki izin.

2. Meminta penghentian seluruh kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan hukum.

3. Mendesak pengusutan terhadap pemodal, pemilik alat berat, dan seluruh pihak yang terbukti terlibat.

4. Meminta peningkatan patroli serta pengawasan di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas PETI.

5. Meminta penegakan hukum secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

6. Meminta Kapolsek menyampaikan langkah konkret pemberantasan PETI kepada masyarakat.

Lebih lanjut Ketua PAC AMPUH Kecamatan MBG, Rahmat Kurnia Lubis, menegaskan bahwa kehadiran AMPUH bukan untuk menyudutkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap persoalan hukum dan lingkungan.

“Kami hadir bukan untuk menyudutkan institusi kepolisian, melainkan meminta keseriusan APH dalam memberantas aktivitas PETI,”tegasnya.

Dan lanjutnya, Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kami (PAC AMPUH) menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar janji.

Menurutnya Rahmat, persoalan PETI tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Apabila aktivitas tersebut benar-benar berlangsung tanpa izin, maka harus ada langkah penegakan hukum yang jelas, termasuk menelusuri siapa pemodal, siapa pemilik alat berat, dan siapa saja yang berada di balik kegiatan tersebut.

PAC AMPUH juga berharap peninjauan lokasi bersama Kapolsek nantinya tidak berhenti sebatas melihat kondisi lapangan, tetapi menjadi pintu masuk bagi langkah penanganan yang lebih konkret.

”Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar wacana. Penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak boleh memberikan ruang bagi siapa pun untuk melakukan kegiatan pertambangan ilegal,”pungkasnya.

Lebih lanjut PAC AMPUH Kecamatan MBG menyatakan akan terus mengawal persoalan ini demi menjaga lingkungan, kepentingan masyarakat, dan tegaknya supremasi hukum di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis.

“PAC AMPUH Kecamatan MBG bukan mencari musuh, tetapi mengawal hukum agar tetap berdiri tegak,”tutup Rahmat. (*)