Ringkasan Berita:

• Warga melaporkan dugaan penggalian tanah dan sirtu tanpa izin seluas lebih dari 1.600 m² dengan kedalaman 5 meter di areal HGU PT Socfindo Kebun Aek Loba, Asahan, pada Mei 2026.

• Ribuan kubik material diduga telah diangkut keluar.

• Pelapor telah mengirim klarifikasi ke pihak perusahaan dan melaporkan ke Polda Sumut, namun SP2HP menyatakan belum cukup bukti pidana.

• Hasil penyelidikan kini dipertanyakan, sementara pihak perusahaan belum memberikan tanggapan.



DATAPOST.ID | ASAHAN — Aktivitas penggalian tanah urug dan material pasir batu (sirtu) diduga tanpa izin mencuat di areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo Kebun Aek Loba, tepatnya di Afdeling VIII, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Aktivitas ini diperkirakan mengambil ribuan kubik material tanah dari lokasi tersebut.

Baca Juga :  Bekali Masa Depan, Lapas Kelas IIA Pancur Batu Latih Warga Binaan Budidaya Perikanan

Penggalian menggunakan alat berat jenis ekskavator itu diduga berlangsung sejak 17 hingga 31 Mei 2026. Material tanah urug dan sirtu hasil galian disebut-sebut mencapai ribuan kubik dan diangkut menggunakan truk keluar dari lokasi perkebunan.

Berdasarkan pengukuran melalui citra Google Earth, luas area yang digali diperkirakan mencapai 1.693,63 meter persegi dengan kedalaman sekitar lima meter. Hal ini disampaikan Imam Fauzi kepada wartawan di Kisaran, Selasa (17/11/2026).

Imam mempertanyakan legalitas aktivitas tersebut, mengingat lokasi penggalian berada di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit.

“Pemegang HGU tidak otomatis memiliki hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Jika tidak memiliki izin usaha pertambangan, aktivitas tersebut perlu diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia menegaskan, dugaan aktivitas tambang tanpa izin dapat berkaitan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Aspek penggunaan lahan perkebunan serta dampak lingkungan juga perlu ditelusuri oleh instansi berwenang.

Baca Juga :  Tingkatkan Kompetensi SDM, Kemenag Sumut Gelar Pelatihan Hisab Rukyat

Belum Ada Jawaban dari PT Socfindo

Imam mengaku telah mengirimkan permintaan klarifikasi tertulis kepada manajemen PT Socfin Indonesia di Medan melalui email pada 1 Juni 2026. Namun, hingga berita ini diturunkan, dirinya belum memperoleh jawaban disertai dokumen perizinan kegiatan penggalian tersebut.

Ia kemudian melaporkan persoalan itu ke Polda Sumatera Utara melalui pengaduan masyarakat pada 10 Juli 2026, lengkap dengan lampiran foto, video, koordinat lokasi, metadata, serta peta hasil pengukuran Google Earth. Aktivitas penggalian tersebut juga disebut menimbulkan genangan air dan perubahan struktur tanah di sekitar lokasi yang berpotensi merusak lingkungan.

Hasil Penyelidikan Dipertanyakan

Pada 26 Oktober 2026, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut mengundang Imam untuk memberikan klarifikasi yang dijadwalkan pada 28 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pertambangan. Namun, melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 9 November 2026, ia justru menerima informasi bahwa penyelidik belum menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menunjukkan adanya tindak pidana.

Baca Juga :  Berpotensi Konflik Kepentingan, Penjaringan Perangkat Desa Tuhegeo II Diterpa Isu Tak Sedap

Keputusan ini membuat Imam mempertanyakan hasil penanganan laporan, mengingat sejumlah bukti pendukung telah disampaikan kepada penyelidik.

“Saya berharap persoalan ini ditelusuri secara menyeluruh. Termasuk memeriksa legalitas kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, serta dokumen perizinan penggalian di dalam areal HGU tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Manager PT Socfindo Kebun Aek Loba, Fahri Zein, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan aktivitas penggalian tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. (Dicky)

Dapatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dengan mengikuti kami di Google News