DATAPOST.ID – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) melakukan Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Madina dan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Ballroom Ladang Sari, Panyabungan, Madina, Selasa (25/06/2023).
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, Ketua TP PKK Madina, Eli Mahrani Jafar Sukhairi Nasution, Kadis PMD Madina, Irsal Pariadi, Kaban Bapperida Madina, Birul Walidain, dan Kadis DPPKB Madina, Elfi Maryanti Lubis.
Dalam pidatonya, Kadis PMD Madina, Irsal Pariadi mengatakan tujuan sosialisasi ini memiliki pedoman kerja dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting, memastikan bahwa dana desa dapat diprioritaskan untuk penanggulangan stunting.
Mantan Camat Batahan itu pun menjelaskan bahwa Irsal kegiatan ini untuk meningkatkan kepasitas kader pembangunan manusia dalam memfasilitasi konvergensi stunting di desa terutama melalui pemantauan 1000 HPK.
“Kita juga memiliki tujuan untuk mensosialisasikan pedoman bagi OPD dan pegiat di desa dalam kerja mempercepat konvergensi pencegahan dan penanggulngan stunting,”katanya.
Sedangkan Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi menyampaikan bahwa semua kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang dan membutuhkan proses yang panjang untuk mendapatkan hasil.
Atika menuturkan, apa yang dikerjakan saat ini memang tidak menimbulkan hasil yang instan, membutuhkan proses yang panjang.
“Kerja kita ini bukan seperti makan cabai yang langsung keliatan hasilnya. Ini dikerjakan sekarang tapi akan diperoleh hasilnya nanti. Memang seperti ini cara kerjanya,”ungkapnya.
Lalu Atika juga meminta seluruh kader untuk tidak mudah menyerah karena hasil yang tidak langsung terlihat. Dia meminta para kader bekerja sepenuh hati untuk masa depan bangsa.
“Anggap saja kita merawat keluarga kita, berikan edukasi dan mari bantu masyarakat sepenuh hati,”sebutnya lagi.
Kemudian Atika juga berpesan agar para kader menumbuhkan rasa kepedulian terutama pada masalah stunting. “Ayo jemput bola,”pintanya.
Dan Atika menambahkan, masih banyak masyarakat yang enggan datang ke posyandu.
”Pemkab Madina menjamin posyandu tidak ada biaya atau gratis.”tutupnya. (Basid)
