Viewers : 218

Ringkasan Berita:

• Perawat RSUD HAMS Kisaran mengeluhkan ketimpangan besaran insentif jasa klaim BPJS yang dinilai tidak adil dan tidak transparan, serta honor jaga malam yang belum dibayar dia bulan.

• Di saat yang sama, kasus kematian pasien anak Yasmin Nazwa Munibah juga memunculkan pertanyaan penanganan medis.

• Pihak rumah sakit telah memberikan klarifikasi melalui video di medsos terkait kasus pasien namun belum menanggapi persoalan insentif.

• Publik menanti penjelasan menyeluruh dan terbuka dari manajemen RSUD HAMS Kisaran

DATAPOST.ID | ASAHAN — Pengelolaan dan pembagian jasa pelayanan hasil klaim BPJS Kesehatan di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran menjadi sorotan. Sejumlah perawat mengeluhkan adanya ketimpangan besaran insentif yang dinilai tidak transparan dan terkesan tidak adil, ditengah beban kerja yang jauh lebih berat dibanding staf lain. 

Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, perawat PPPK Paruh Waktu di Ruang A hanya menerima jasa BPJS sekitar Rp1.056.000 per bulan. Sementara staf bagian rekam medis non-PNS disebut menerima Rp1.500.000.

Baca Juga :  Tim PKDN SESPIMTI Polri Apresiasi 5 Program Prioritas Polda Sumut.

“Padahal beban kerja perawat jauh lebih berat. Kami juga tidak mengetahui bagaimana dasar perhitungan pembagian jasa tersebut,” ungkap sumber kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Tak hanya persoalan insentif, sumber juga mengeluhkan belum dibayarkannya honor jaga malam selama dua bulan, meskipun pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi manajemen rumah sakit dalam mengelola dan mendistribusikan jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan maupun staf lainnya.

Di tengah persoalan tersebut, polemik lain muncul — kematian seorang pasien anak, almarhumah Yasmin Nazwa Munibah, turut menjadi perhatian.

Sumber internal mempertanyakan mengapa perawat justru yang diminta menyusun kronologi kejadian meninggalnya pasien, sementara penanganan medis juga melibatkan dokter.

Terpisah, orang tua almarhumah, Irvansyah Putra, membenarkan bahwa pihak RSUD HAMS Kisaran telah datang ke kediamannya sekitar sepekan sebelumnya untuk menyampaikan belasungkawa.

Kedatangan pihak rumah sakit juga dihadiri oleh Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr. Eka Wilda Sari, dr. Alfian, serta kepala ruangan.

Baca Juga :  Pemkab Deli Serdang Komitmen Dukung Pengendalian Inflasi dan Jaga Stabilitas Harga

Irvansyah yang mengaku menerima kedatangan pihak rumah sakit. Namun, terkait penyelesaian persoalan tersebut, ia menyatakan telah menyerahkannya kepada kuasa hukum.

“Silaturahmi dan itikad baik mereka saya terima. Namun, karena persoalan ini sudah saya serahkan kepada kuasa hukum, permintaan tersebut akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada kuasa hukum,” ujarnya.

Sementara itu, pada Senin (9/11/2026), juru bicara sengketa medis RSUD HAMS Kisaran, dr. Binsar Sitanggang, didampingi Plt Direktur dr. Eka Wilda Sari, membantah adanya dugaan penelantaran medis terhadap almarhumah Yasmin yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

Dalam klarifikasinya yang beredar melalui rekaman video di media sosial, dr. Binsar menyatakan bahwa penanganan pasien telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan catatan medis rumah sakit.

“Jika melihat rangkaian catatan medis, tidak benar bahwa petugas kami melakukan penelantaran,” ujarnya.

Meski demikian, polemik ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh manajemen RSUD HAMS Kisaran.

Baca Juga :  Diduga Ada Gudang Penimbunan BBM Subsidi Untuk Kegiatan PETI Kotanopan

Mulai dari apa dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan BPJS, mengapa terdapat perbedaan nominal insentif, hingga kepastian pembayaran honor jaga malam para perawat.

Selain itu, transparansi penanganan kasus kematian pasien juga menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Dugaan penyimpangan dalam pengajuan klaim BPJS, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian data pelayanan dan dokumen medis, juga disuarakan oleh sumber internal. Namun, dugaan tersebut belum terverifikasi dan memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen serta data klaim yang sebenarnya.

Kini, publik menanti penjelasan terbuka dari manajemen RSUD HAMS Kisaran. Jangan sampai persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan dan transparansi pelayanan publik justru tenggelam tanpa kejelasan.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr. Eka Wilda Sari, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan. (Dicky)

Dapatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dengan mengikuti kami di Google News