Diduga Korupsi Dana Desa, Warga Sopo Sorik Kotanopan Desak Kades Dinonaktifkan

MANDAILING NATAL II DATAPOST.ID – Diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun 2023 – 2025. Aliansi Koalesi Ormas FKI-1 bersama warga Desa Sopo Sorik Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan aksi damai ke kantor Bupati Madina cq kantor Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kejaksaan Negeri Madina, Selasa (29/09/2026).

Dalam pernyataannya yang disampaikan kordinator aksi, Rahmad Idir menegaskan meminta dengan tegas agar Bupati Madina menonaktifkan kepala Desa (Kades) Sopo Sorik.

Massa aksi juga meminta kepala Inspektorat Madina agar memberikan hasil pemeriksaan (Riksus) atau LHP anggaran DD Sopo Sorik tahun 2023 sampai dengan 2026 kepada massa aksi.

Kemudian massa aksi Koalesi Ormas FKI-1 dan warga Desa Sopo Sorik meminta kepala Dinas PMD Madina untuk memberikan buku APBDes tahun 2023-2026 DD Sopo Sorik kepada massa aksi.

Dan diakhir pernyataan, massa aksi meminta ketua DPRD Madina atau DPRD Madina yang membidangi untuk segera membahas dan menjadwalkan Rapat Dengan Pendapat (RDP) tentang kaur Desa Sopo Sorik yang diberhentikan sepihak karena diduga kuat cacat hukum.

Menanggapi tuntutan dan pernyataan masaa aksi Aliansi Koalesi Ormas FKI-1 dan warga Sopo Sorik, Kepala Inspektorat Madina, Munawar, SH diwakili Sekretaris, Junaidi menyampaikan bahwa untuk hasil pemeriksaan laporan yang masuk ke Inspektorat atas dugaan korupsi DD tahun 2023-2024 Desa Sopo Sorik telah selesai dilakukan tinggal menunggu tandatangan kepala Inspektorat saja.

“Untuk pemeriksaan DD 2023-2024 Desa Sopo Sorik telah selesai kita lakukan hanya, karena Kelala Inspektorat sedang tugas luar, maka menunggu beliau pulang untuk ditandatangani,”paparnya.

Dan lanjutnya, untuk DD 2025 saat ini sedang dalam proses. Untuk itu diminta warga bersabar sampai kepala inspektorat pulang, agar LHP DD 2023-2024 Desa Sopo Sorik ditandatangani dan diserahkan ke Dinas PMD Madina.

Terpisah, ketika massa aksi Aliansi Koalesi Ormas FKI-1 dan warga Sopo Sorik melakukan aksi di depan Kantor PMD Madina. Kepala Dinas PMD Madina, Irsal Variandi melalui Sekretaris, Gading menjawab pernyataan warga menuturkan akan melaporkan permintaan ini ke Kadis.

“Sebelumnya mohon maaf, karena kadis sedang ada giat diluar menemani tim provinsi, nanti aspirasi dari warga ini akan disampaikan. Dan, PMD Madina tidak punya kewenangan untuk memutuskan sebelum ada LHP dari Inspektorat Madina,”sebutnya singkat.

Pantauan wartawan, massa aksi damai Aliansi Koalesi Ormas FKI-1 dan warga usai menyampaikan aspirasinya pun membubarkan diri dengan tertib dari kantor Inspektortat, Dinas PMD dan Kejaksaan Negeri Madina dengan pengawalan aparat kepolisian. (*)