DATAPOST.ID MANDAILING NATAL — Ekonomi yang semakin sulit berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun, dan pastinya berakibat pasar-pasar di Madina menjadi sepi pengunjung.
Masyarakat di beberapa Desa di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyebutkan, sulitnya ekonomi di Madina ini menjadi pemicu daya beli dipasar menurun. Menurutnya, selain harga Sembako yang semakin melonjak dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit, serta tidak adanya nilai jual komoditas tani, hal ini juga ditenggarai oleh Dana Desa yang tidak kunjung cair.
“Selain BLT, Dana Desa juga seharusnya bisa menunjang perekonomian melalui lapangan kerja yang terbuka, seperti penambang pasir ataupun material tradisional lainnya, dan juga kegiatan fisik yang tentunya memperdayakan masyarakat setempat untuk pengerjaannya,” ujar masyarakat.
Hal yang sama juga diungkapkan salah satu Pengamat Kebijakan Pemerintah di Madina, Ali Musa Nasution, di penghujung masa jabatan Sukhairi-Atika, masyarakat Madina semakin di buat kecewa dengan kebijakan yang terkesan tidak bertanggungjawab dan semena-mena.
RelatedPosts
“Hal ini bukan cuma bualan saja, masih segar di ingatan bahwa kasus PPPK yang melibatkan mantan Kadis Pendidikan DHS yang kasusnya sampai sekarang belum selesai dan masih bergulir,” sebut Musa.
Selain itu, sambung Musa, ditambah lagi dengan dugaan titipan oknum-oknum kepada Desa yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD).
“Titipan ini bersifat persuasif dan diduga kuat juga melakukan intervensi. Seperti temuan kami dilapangan, DD yang harusnya sudah bisa diajukan pencairannya, tersendat akibat terindikasi banyaknya titipan yang mengatasnamakan instansi tertentu,” ungkap Musa.
“Dan yang lebih hebatnya lagi, dilapangan juga ditemukan bahasa APBDes tidak akan diposting kalau Desa tersebut tidak menerima titipan yang dibebankan kepada Desanya masing-masing,” imbuhnya.
Menurut Musa, hal ini tentu harus diusut tuntas oleh instansi Penegak Hukum di Madina maupun di Wilayah Sumatera Utara, agar Instansi tersebut tidak tercemar gara-gara kelakuan Oknum didalamnya.
“Dalam hal ini Kadis PMD juga jangan mau terintervensi oleh kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat juga tidak tergerus kepada Dinas PMD madina,” pungkasnya mengakhiri. (*)
