JAKARTA II DATAPOST.ID – Diskominfo,Bupati Mandailing Natal (Madina) HM.Jafar Sukhairi Nasution menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) II tahun 2023 bertempat di Cendrawasih Center Jalan Gatot Subroto No 1 Jakarta Pusat, Senin (08/07/2024).
Dengan tema “Menguatkan pondasi keuangan negara menuju indonesia Emas tahun 2045” Usai kegiatan penyerahan LHPLKPP dan IHPS II tahun 2023 dilanjutkan dengan seminar nasional.
Persiden Joko Widodo bersama wakil presiden KH Ma’ruf Amin bersama lembaga lainya seperti lembaga Negara, pimpinan kementrian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, kepala daerah, seketarsi jendral kementrian dan lembaga, BUMN dan sekretaris daerah, turut hadir dalam acara tersebut.
LHP tahun 2023 telah dipriksa dan diaudit oleh BPK, pada laporan tahun 2023 ini, BPK memberikan Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dengan hasil menemukan 14 permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal.
Menghindari kerugian keuangan negara BPK terus berupaya mendukung upaya pemberantasan korupsi, melalui pemeriksaan inspetigatip dan penghitungan kerugian negara. Hasil pemeriksaan ini disampaikan pada instansi berwenang untuk tindakan lebih lanjut. Dan salah satu tindakan penyelamatan keuangan negara sebesar 55, 97 triliun Rupiah pada periode 2015 – 2023.
Presiden Republik Indonesia (RI) Ir.Joko Widodo menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan propesionallismenya dalam pungsi pemeriksaan. Dan selamat pada pemerintah pusat dan daerah atas perdikat WTP.
“WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, dengan mengunakan APBN, APBD dengan baik. Ini uang rakyat ini uang negara jadi kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya secara baik puka,” kata Joko Widodo.
Presiden juga meminta agar fokus yang capaiannya langsung dirasakan oleh rakyat, fokus dengan capaian yang membawa kemajuan negara ini.
“Prosedur yang rumit masih jada dalam praktek dilapangan dan seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” sebut Jokowi.
Presiden juga berharap stuktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan, singkronisasi, regulasi, penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektip dan epesien.
Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA, dalam sambutannya menyampaikan, kami mencatat dalam upaya pemerintah dalam mengelola APBN sangat optimal, sinergi pemerintah bersama pemangku kepentingan telah membawa ekonomi dan sosial kita pasca pandemi relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain.
BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis dan BPK menjadi salah satu lembaga peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Kehadiran BPK di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan disetiap provinsi sesuai amanat konstitusi menjadi BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik ditingkat pusat maupun daerah,” sebut Dr Isma.
Ketua BPK juga memberikan apresiasi kepada seluruh perwakilan BPK yang telah memberikan sumbangsih dan dedikasi yang tulus dalam pelaksanaan amanah. (*)
