SERGEI II DATAPOST.ID – Front Komunitas Indonesia 1 (FKI 1) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei) resmi melaporkan Dapur Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah ke Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI).

Pelaporan tersebut melalui surat bernomor: 0753/FKI.1/SB/10/2026 tertanggal 27 Oktober 2026, Ketua FKI 1 Sergai M. Nur Bawean menyampaikan kepada BGN RI agar dapur SPPG Sei Rampah diberi sanksi dan ditutup oprasionalnya.

“Surat sudah kami layangkan ke BGN pusat”. Tulis M. Nur Bawean dalam pesan whatsapp senin (09/11/2026).

Dalam surat tersebut, dasar rujukan FKI 1 Sergai meminta agar BGN Republik Indonesiaku memberikan sanksi dan menutup operasional dapur SPPG Sei Rampah ditutup karena:

1. Pada tanggal 2 Maret 2026 SPPG Sei Rampah dihentikan sementara oleh BGN RI dikarenakan Makanan Bergizi Gratis ( MBG ) yang disalurkan kepada Siswa dan Siswi SMK Negri 1 Sei Rampah berulat.

Baca Juga :  Pantau Proses Pemeriksaan Stunting, IYE Madina Surati Kejati Sumut

2. SPPG Sei Rampah pada tanggal 23 Oktober 2026 terindikasi telah melakukan pencemaran limbah cair ke lingkungan pemukiman penduduk disebelah dapur MBG, sepertinya dapur SPPG Sei Rampah tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) dan mengabaikan Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Kepala SPPG Sei Rampah diduga kuat telah melakukan pengancaman atau menakut nakuti nek Nani (76) yang tinggal disebelah dapur.

4. SPPG Sei Rampah sejak tanggal 2 maret 2025 tidak lagi mendistribusikan dan menyalurkan MBG ke SMK Negri 1 Sei Rampah sehingga para siswa tidak pernah lagi menerima MBG dari SPPG manapun, dan para siswa SMK Negri 1 Sei Rampah telah menjadi korban dari SPPG Sei Rampah dengan terputus dan tidak tersalurkanya MBG, padahal diketahui MBG adalah hak anak indonesia.

Baca Juga :  Masih Maraknya Pinjol Ilegal, Adapundi Berikan Literasi dan Inklusi Keuangan pada Mahasiswa dan UMKM di Bali

5. Ketua yayasan bintang ceria selaku mitra kerja SPPG Sei Rampah telah melakukan PHK terhadap Nurasiyah selaku relawan di SPPG tersebut.

M Nur Bawean mengutarakan, PHK yang dilakukan yayasan bintang ceria terhadap Nurasiyah dinilai sepihak dan bertentangan dengan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“PHK terhadap relawan SPPG wajib melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/ relawan SPPG wajib mendapatkan hak haknya berdasarkan undang undang ketenagakerjaan,”ungkapnya.

Berdasarkan poin poin diatas, M. Nur Bawean mendesak Kepala BGN RI agar dengan segera melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini dan sekaligus melakukan pembekuan atau penutupan terhadap kegiatan SPPG Dusun 6 Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah, Sergai karena diduga tidak patuh dengan aturan dan terus menimbulkan polemik

Baca Juga :  Terkait Isu Pengunduran Diri, Plt. Kaban Inspektorat Madina : Masih Minta Pendapat Kawan Senior

Menurut M. Nur Bawean, surat pengaduan ini juga ditembuskan ke BGN RI, BGN Sumut, Bupati Sergai dan Kepala SPPG Rampah.

“Dan Surat tersebut sudah kami kirimkan ke bgn RI, bgn sumut, bupati, SPPG rampah kiri,”terang M. Nur Bawean.

Sementara itu Kepala SPPG Rampah Rico Hartono Hutagaol ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatsapp terkait tembusan surat yang dilayangkan Ketua FKI 1 hingga berita ini ditayangkan belum juga membalas konfirmasi. (*)