H. Hasrul Azwar: Penerapan Sistem Syarikah Perlu Pembenahan

DATAPOST.ID MEDAN — Penerapan sistem Syarikah yang mulai diberlakukan pada musim haji tahun 2025, dianggap menjadi penyebab terjadinya kekacauan dalam pengaturan jamaah haji Indonesia di tanah suci. Akibatnya, pandangan berbeda tentang penerapan model Syarikah menjadi perbincangan publik.

Salah satunya datang dari seorang praktisi sekaligus pengamat perhajian, Drs. H. Hasrul Azwar, MM. Ia mengatakan sistem Syarikah dapat dianggap cukup baik jika di kelola secara profesional.

“Sistem Syarikah yang mulai diberlakukan tahun ini, cukup baik dalam mengelola dan menata pengorganisasian haji saat di tanah suci, jika di pahami dan dijalankan secara baik dan benar. Namun saat ini terjadi mis manajemen tentang tata kelolanya. Untuk itu kedepannya perlu evaluasi secara menyeluruh, sebab kehadiran Syarikah itu jika di kelola secara profesional, maka segala kebutuhan jamaah haji Indonesia di tanah suci akan terlayani secara baik”, kata mantan Ketua Komisi VIII DPR RI, Drs. H. Hasrul Azwar, MM kepada media, Minggu (25/05/2025) usai menghadiri pelepasan jamaah calon haji Kloter 20 di Asrama Haji Medan.

Menurutnya, dalam melayani jamaah haji yang jumlahnya jutaan, tentu membutuhkan perubahan secara signifikan. Karena itu, pemanfaatan teknologi itu sangat penting, agar bisa memudahkan seluruh proses pelayanan terhadap jemaah haji.

“Kedelapan Syarikah yang menghandling (menangani) jamaah haji berbeda-beda, ini hanya masalah manajemen sesuai standar yang ada. Kartu nusuk yang berbasis aplikasi, ini bertujuan agar seluruh layanan jamaah haji Indonesia tertangani secara baik, tertib dan lancar, sehingga seluruh proses ibadah haji lebih baik”, ucap Politisi PPP ini.

Mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko dan Mauritania ini mengatakan, mulai tahun 2026, penyelenggara haji Indonesia bukan lagi dibawah Kementerian Agama, dan itu sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

Ia berharap sistem Syarikah yang berlaku tahun ini, menjadi bahan evaluasi agar kedepannya pengelolaan manajemen haji menjadi lebih siap dan lebih baik.

“Carut marutnya penerapan sistem Syarikah saat ini mungkin ada koordinasi yang kurang bagus antar Syarikah dan ini perlu menjadi perhatian. Jadi intinya berbagai persoalan perhajian tidak terlepas adanya human erorr, seperti tragedi mina dan adanya kelaparan jamaah haji saat wukuf di Arafah beberapa waktu lalu.

Intinya kesalahan manajemen perlu di perhatikan, jadi faktor human erorr sangat berpengaruh, dan sistem Syarikah inipun pelan tapi pasti akan mampu menjawab problem manajemen haji Indonesia kedepan agar bisa tertata dan terkelola secara baik”, ujar tokoh senior HMI ini.

Diakhir wawancara, menurut H. Hasrul Azwar, ada baiknya jika pelaksanaan haji tetap dibawah Kementerian Agama dan tidak perlu ada lembaga baru yang menangani, hanya saja tinggal bagaimana cara pemerintah membenahi sektor terlemah di tingkat operasional haji, termasuk komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kerajaan Saudi Arabia, namun begitu keputusan sudah diambil Pemerintah, maka untuk pelaksanaan haji tahun depan, menjadi kewenangan BP Haji.

“Kalau saya mengusulkan, agar tetaplah urusan Haji ini menjadi kewenangan Kementerian Agama saja dan tidak perlu dibentuk badan baru, tinggal bagaimana sistem manajemen haji kita perbarui, adaptif dengan kemajuan teknologi dan informasi yang kita dapat dari Pemerintah Saudi akan membuat aturan batas usia maksimal, jadi kita tunggu saja, kita harap BP Haji tetap menggandeng Kementerian Agama sebagai lembaga yang berpengalaman mengurusi haji dengan problematikanya, itu sangat perlu dipertimbangkan”, tutup Hasrul Azwar. (Lubis)