Dukung Perluasan Listrik Desa, Bupati Asri Ludin Tambunan Minta PLN Pastikan Legalitas Lahan Eks HGU

Ringkasan Berita:

• Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan hadiri rapat sinkronisasi Lisdes di PLN UID Sumut (7/10/2026).

• Pemkab dukung 105 sambungan baru di lima desa, namun tegas minta PLN periksa legalitas lahan eks HGU agar tidak menimbulkan konflik pertanahan.

• Juga disorot ketimpangan layanan: pelanggan resmi sering padam, lokasi belum tertata justru lancar.

• Pemkab siap sediakan tempat resmi bagi UMKM agar tertata dan berlistrik andal.

• Sumut menargetkan rasio elektrifikasi 100% pada 2029, saat ini 99,86%.

• Kementerian ESDM catat 106 lokasi Lisdes 2026, PLN siap eksekusi.

DATAPOST.ID | MEDAN — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen mendukung penuh perluasan akses listrik, termasuk penambahan sambungan bagi 105 rumah di lima desa yang belum mendapat layanan optimal. Namun, kejelasan status pertanahan, khususnya di kawasan bekas Hak Guna Usaha (HGU), menjadi syarat utama agar pembangunan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan, di Aula Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Medan, Rabu (7/10/2026).

Bupati menegaskan bahwa pemberian akses listrik tidak boleh justru melahirkan persoalan baru. “Kalau listrik mau diberikan, kita harus pastikan dulu alas haknya jelas. Kita ingin membantu masyarakat, tetapi jangan sampai kenyamanan hari ini justru meninggalkan masalah untuk masa depan,” ujarnya.

Selain persoalan lahan, Bupati juga menyoroti ketimpangan layanan: masih banyak pelanggan resmi yang mengalami pemadaman berulang, sementara sejumlah UMKM yang beraktivitas di pinggir jalan dan belum tertata justru menikmati aliran listrik lancar.

“Jangan sampai masyarakat yang resmi menjadi pelanggan terus mengalami gangguan, sementara penggunaan arus di tempat yang belum tertata justru berjalan. Kita ingin pelayanan listrik yang adil dan bisa diandalkan,” tegasnya.

Bupati menjamin Pemkab Deli Serdang  akan menyiapkan lokasi layak bagi UMKM agar dapat memperoleh sambungan listrik resmi sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI.

“UMKM tetap harus kita dukung. Pemkab akan menyiapkan tempat bagi UMKM dan mendorong sambungan listrik resmi. Jadi usaha masyarakat tetap berjalan, tetapi penataan kawasan juga tidak kita tinggalkan,” katanya.

Listrik, kata Asri, bukan sekadar penerangan — melainkan penggerak pendidikan, kehidupan rumah tangga, usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perluasan akses wajib dibarengi layanan andal serta tertib administrasi.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor menyatakan akses listrik menjadi kunci penggerak perekonomian. Saat ini terdapat 117 usulan lokasi Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumut dan sedang difasilitasi penyelesaian perizinannya. Target rasio elektrifikasi Sumut mencapai 100% pada 2029, sementara saat ini telah mencapai 99,86%.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyebutkan pada 2026 terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di 23 kabupaten/kota Sumut, dengan 44% atau 47 lokasi berada di Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Strategi mencakup perluasan jaringan, PLTS Komunal, maupun PLTS Individual. Pemerintah daerah diminta membantu memastikan akses jalan, koordinat lokasi, perizinan kawasan hutan, serta sosialisasi hak jalan (Right of Way/ROW).

General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad memastikan pihaknya siap melaksanakan pembangunan infrastruktur.

“Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya,” pungkasnya. (Ril/Red)

Dapatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dengan mengikuti kami di Google News