Ringkasan Berita:

• FORWAKA Sumatera Utara sedang menyiapkan tiga program unggulan bagi anggotanya: Koperasi untuk peningkatan ekonomi, LBH sebagai wadah perlindungan hukum, dan STM guna memperkuat solidaritas sosial.

• Ketua FORWAKA Sumut Irfandi menegaskan bahwa ketiga wadah ini dibangun secara transparan, profesional, dan berbasis kepentingan bersama, bukan individu.

• Anggota diharapkan terlibat aktif dalam penyusunan struktur dan pengawasan agar organisasi bermanfaat nyata dan berkelanjutan.



DATAPOST.ID | MEDAN – Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Sumatera Utara merancang penguatan organisasi dengan menyiapkan tiga pilar utama: Koperasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Serikat Tolong Menolong (STM) yang sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan dan perlindungan seluruh anggota.

Baca Juga :  Forwaka Kabupaten Asahan Dilantik : Menjadi Mitra Kritis yang Konstruktif

Rencana strategis ini disampaikan Ketua FORWAKA Sumut, Irfandi, dalam pertemuan bersama anggota di Mie Ayam Mas Panjang, Jalan Perhubungan Udara, Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Rabu (09/09/2026) sore.

Irfandi menjelaskan fungsi masing-masing wadah: Koperasi untuk mengembangkan ekonomi bersama secara profesional; LBH memberikan pendampingan hukum dalam aktivitas jurnalistik maupun permasalahan lain; serta STM sebagai wadah solidaritas sosial saat ada anggota yang tertimpa musibah. Ketiga wadah ini ditekankan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan milik seluruh keluarga besar organisasi.

“Koperasi, LBH dan STM ini kita gagas untuk kepentingan seluruh anggota FORWAKA Sumatera Utara. Kita ingin organisasi ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan menjalankan kegiatan jurnalistik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan keluarganya,” ujar Irfandi.

Baca Juga :  Wacana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang, Caleg Gerindra Bobby Zulkarnain Petakan Potensi Wilayah yang Hendak Mekar

Ditegaskan Irfandi bahwa pelaksanaannya akan berjalan transparan dan terstruktur, mencakup penyusunan struktur, aturan, mekanisme keuangan, serta legalitas hukum yang jelas.

Irfandi juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan pengawasan dari seluruh anggota demi keberlanjutan. “Kita harus membangun semuanya secara terbuka dan profesional. Pengelolaan keuangan maupun program harus transparan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penyusunan konsep dan rencana aksi yang ke depannya akan melibatkan partisipasi anggota secara luas demi terwujudnya organisasi yang solid, mandiri, dan peduli. (Red)

Dapatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dengan mengikuti kami di Google News