Viewers : 829

DATAPOST.ID | ASAHAN – Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Kabupaten Asahan memberikan dukungan tegas dan penuh kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret pengelolaan program strategis di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain mendukung proses hukum di tingkat pusat, Forwaka Asahan juga secara khusus mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Asahan.

Ketua Forwaka Kabupaten Asahan, Dolly Simbolon, dalam pernyataannya pada Jumat (5/6/2026), menegaskan prinsip bahwa setiap program yang dibiayai menggunakan uang rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, jika ditemukan indikasi penyimpangan, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan secara profesional.

“Siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran negara harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah,” tegas Dolly Simbolon.

Baca Juga :  Rugikan Negara Rp16 Miliar, Tiga Tersangka Baru Kasus Korupsi PU Ditetapkan dan Ditahan Kejati Jakarta di Rutan Salemba

Dalam pernyataannya, Dolly secara khusus menyoroti dua persoalan utama yang menjadi sorotan publik saat ini. Pertama adalah dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN yang telah mengemuka. Kedua, dan yang paling disorot, adalah dugaan praktik jual beli titik lokasi SPPG atau wilayah pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan ini berdasarkan informasi dan temuan yang telah diungkap oleh tim penyidik Kejagung.

“Kami menegaskan bahwa program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik korupsi. Jika benar terdapat penyimpangan, maka harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya demi menjaga kepercayaan publik agar tidak hilang,” ujar Dolly.

Baca Juga :  Bersama LKP Adlia Mahardika, Lapas Pancur Batu Tingkatkan Kualitas Warga Binaan Menjadi SDM Unggul

Tidak hanya berhenti pada dukungan pengusutan di tingkat pusat, Forwaka Asahan juga meminta pemerintah dan instansi berwenang untuk melakukan audit total atau menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Asahan.

Menurut Dolly, langkah audit ini sangat penting dilakukan sebagai tindakan preventif dan korektif. Ruang lingkup pemeriksaan harus mencakup aspek pengelolaan anggaran, proses pengadaan bahan makanan, standar kualitas dan keamanan pangan, hingga efektivitas penyaluran manfaat kepada masyarakat sasaran.

“Audit ini kami desak agar dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai koridor aturan. Kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan negara maupun masyarakat. Program pemenuhan gizi ini adalah program strategis yang menyangkut masa depan generasi kita, sehingga pengawasan harus ketat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Baca Juga :  Korupsi Pertamina Upaya Prabowo Mengejar Koruptor Sampai Antartika Demi Danantara

Lebih lanjut, Dolly menegaskan bahwa Forwaka Asahan sebagai mitra strategis penegak hukum dan pemerintah, siap mendukung segala upaya pengawasan yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Asahan untuk turut serta mengawal penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

“Kami berharap dengan adanya audit dan pengawasan maksimal, program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar efektif, transparan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang membutuhkan,” pungkas Dolly.

Penulis : Dicky Syahtria

Editor   : Awaluddin Lubis

Dapatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dengan mengikuti kami di Google News