MANDAILING NATAL II DATAPOST.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Sumatera Utara (Sumut) diminta segera melakukan audit terkait Anggaran Penurunan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Demikian ditegaskan pengamat kebijakan publik Sumut, Arief Tampubolon ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Jum’at (34/11/2023) yang melihat hingga saat ini diduga Pemkab Madina tidak transparan untuk data anggaran dan bayi Stunting di Madina.
Aktivis Anti Korupsi Sumut mengungkapkan, seharusnya dengan anggaran yang cukup besar, pihak Pemkab Madina wajib memiliki data sendiri. Khususnya untuk wilayah-wilayah yang menjadi persebaran Stunting di Madina.
“Data dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) itu harusnya hanya menjadi patokan saja. Harus ada juga data yang dimiliki Pemkab Madina sendiri. Sehingga ada transparansi, dengan anggaran yang besar hasilnya juga nyata bukan hanya cakap-cakap saja,”tegasnya
Minta BPK Audit Anggaran Stunting Madina
Masih Arief, jika nantinya audit dari BPK ditemukan adanya penyelewengan, maka Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak. Dirinya pun menduga, terlihat adanya ketakutan dari Pemkab Madina untuk membuka secara jelas terkait anggaran dan jumlah bayi Stunting di Madina.
“Ini seperti ada ketakutan, ada apa ?. Jika dibuka secara jelas, ternyata hasilnya tidak sesuai. Semua yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya. Jangan sembunyi, seolah-seolah masyarakat Madina bodoh dan mau dibodoh-bodohi,”sebutnya
Sebelumnya, Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Madina dalam nota jawaban saat paripurna di gedung DPRD Madina , Kamis (23/11/2023) malam memaparkan bahwa tingkat prevalensi Stunting di Madina Tahun 2022 sebesar 34,2 %.
Hasil ini menurutnya diambil dari hasil survey SSGI dari 62 blok sensus. Dengan jumlah rumah tangga 10 rumah tangga per blok sensus dari 404 desa/kelurahan di Kabupaten Madina.
“Sedangkan dari hasil penimbangan yang dicatatkan oleh bidan desa di tahun 2022 sebesar 4,76%,”ungkap Atika ketika menjawab pandangan umum Fraksi Golongan Karya, dan Fraksi Amanah Berkarya dalam paripurna DPRD Madina membahas R-APBD Madina 2024, Kamis (24/11/2023) malam. (TIM)
