MEDAN || datapost.id – Munculnya pelanggaran pemilu terkait mendahului masa kampanye di Kota Medan telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk dari berbagai kalangan masyarakat dan pengamat politik.
Kali ini protes datang dari PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumut mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran ini.
Generasi Muda KB FKPPI Sumut menilai bahwa KPU dan Bawaslu seharusnya lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Umum.
Terutama dalam hal ini, dimana pelanggaran yang melibatkan, mendahului masa kampanye telah terjadi. Pelanggaran semacam ini dapat merusak integritas pemilu dan memberikan kesan bahwa aturan yang ada tidak ditegakkan dengan tegas.
“Kami melihat banyak spanduk bakal calon Legislatif yang terpasang di beberapa wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan sudah mengandung narasi untuk mengajak memilih bacaleg tersebut. Padahal KPU baru saja menerbitkan keputusan terkait DCS dan sudah pasti masa kampanye belum dimulai,” ungkap Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara, Agape Nayantra Ketaren, kepada wartawan.
Pengawasan yang kuat dan konsisten, menurutnya, kunci untuk memastikan jalannya pemilihan umum yang bersih dan adil. Kurangnya pengawasan yang efektif dapat membuka peluang bagi praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses pemilu.
Oleh karena itu, Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara mendorong agar KPU dan Bawaslu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas pelanggaran pemilu.
“Tidak hanya terjadi pada APK yang dicetak, namun hal ini juga terjadi pada media sosial yang banyak kami temukan bacaleg di Sumatera Utara membuat iklan yang mengandung narasi ajakan untuk memilih,” tambah Agape.
Kritik ini juga menjadi panggilan bagi KPU dan Bawaslu untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait tindakan yang diambil dalam menanggapi pelanggaran pemilu. Keterbukaan ini dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Generasi Muda KB FKPPI Sumut berharap bahwa lembaga-lembaga terkait akan segera merespons dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan integritas pemilu yang lebih baik,” pungkasnya. (Red).
