MANDAILING NATAL II DATAPOST.ID – Adalah sesuatu yang salah, apabila Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kotanopan tidak menindaklanjuti apa yang telah beredar di publik terkait pertambangan emas tanpa izin atau yang selanjutnya kita kenal dengan istilah “PETI” di Kotanopan.
Namun permasalahan ini tidak boleh dibebankan hanya kepada forkopimcam Kotanopan saja, tanggung jawab ini pun ada pada Polres Madina dan Forkopimda Mandailing Natal (Madina) terkhususnya Bupati dan Wakil Bupati Madina, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPRD Madina, terkhususnya anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan II (dua).”tegas Kabid Keorganisasian GMNI Madina, Farhan Donganta kepada wartawan, Rabu (21/08/2024) menanggapi kabar adanya mafia PETI yang mencoba beroperasi lagi di Kecamatan Kotanopan.
“Mereka memiliki kewenangan untuk menghantam setan-setan perusak lingkungan, namun mereka tidak menggunakan kewenangan tersebut, yang terjadi hari ini adalah paradoks, situasi yang berbalik, sesuatu yang kita harapkan terjadi adalah memang benar terjadi tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.”ujarnya.
Dalam hal ini imbuhnya, saya ingin mengatakan bahwa kita sudah salah dalam memilih pemimpin, kita memiliki pemimpin tapi tak mampu memimpin. “Ini ujian berat bagi kita.”kata Farhan.
Selain itu lanjutnya, masih banyak PETI beroperasi di luar Kecamatan Kotanopan. Tombang Bustak, kecamatan Kotanopan adalah satu dari sekian banyak contoh konkret kelalaian dari pemerintah.
Rasa-rasanya perlu sekali untuk kita mengevaluasi pemimpin kita, agar di masa depan kita tidak salah lagi dalam memilih pemimpin. Integritas dan intelektualitas adalah dua syarat utama bagi pemimpin. Standart ini harus diajukan kepada mereka.
“Kecamatan Kotanopan yang notabenenya adalah tempat tinggal Wakil Bupati Madina dan di kecamatan tersebut operasi pembunuhan terhadap lingkungan hidup sedang terjadi, seharusnya Wakil Bupati Madina menjadikan permasalahan ini sebagai pukulan telak pada wajahnya.”pungkas Farhan.
Farhan Donganta yang juga menjabat sebagai ketua Indonesia Youth Epicentrum Madina ini pun percaya bahwa kepercayaan publik akan menurun drastis kepada pemerintah. Akan tetapi, kendati kepercayaan publik menurun, sebagai salah satu dari sekian banyak rakyat Madina, Farhan menegaskan akan tetap bersuara demi kebenaran dan demi keberlangsungan lingkungan hidup.
“Para pemangku kebijakan harus cepat tanggap, mereka tidak boleh diam, mereka harus menghantam segala hal yang merusak daerah mereka.”tambahnya mengakhiri. (*)
