MEDAN || datapost.id – Eks narapidana korupsi di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Khairul Anwar Daulay dilaporkan ke Polsek Medan Kota.
Laporan itu dibuat oleh seorang pengusaha bernama Fitriadi Harahap, warga Jalan Kertas, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.
Eks Kadis PU Pemkab Madina itu dilaporkan atas tuduhan melarikan sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 dengan nopol BK 2975 AFN, hal tersebut sesuai dengan nomor laporan polisi : LP/B/331/V/2023/SPKT/Polsek Medan Kota/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 15 Mei 2023, dimana peristiwa itu terjadi pada bulan April, tepatnya di bulan Suci Ramadhan 1444 H.
Menanggapi aksi nekat eks narapidana korupsi Pemkab Madina itu, Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak) Sumut, Arief Tampubolon yang selama ini konsen menyoroti kasus korupsi berskala lokal maupun nasional, memastikan pihak kepolisian mampu menangkap eks napi koruptor tersebut.
“Saya yakin polisi pasti mampu menangkap Khairul Anwar Daulay, dimana pun dia bersembunyi. Tapi jika polisi tak mampu, serahkan saja ke OKP atau Ormas tugas penangkapannya,” tegas Arief, Selasa (30/05/2023).
Selain itu, menurut Arief, Khairul Anwar Daulay (KAD) sebaiknya menyerahkan diri sebelum ditangkap kepolisian.
“Selagi ada waktu, lebih baik dia (KAD) menyerahkan diri. Itu agar tidak menambah malu keluarga, khususnya anaknya. Dan kita meminta Polsek Medan Kota bekerja sesuai slogan Presisi Polri,” cetus Arief.
Arief pun tak membantah bahwa Khairul Anwar Daulay merupakan eks Kepala Dinas PUPR Pemkab Madina yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, bersama dengan mantan Bupati Madina Hidayat Batubara pada tahun 2013 silam.
“Iya, mantan napi koruptor dia (KAD) itu, anaknya ada anggota DPRD Madina,” tandas Arief.
Diketahui, kasus ini berawal pada pertengahan April 2023. Fitriadi Harahap (48) diperkenalkan dengan KAD oleh seorang teman. Saat itu KAD meminta tolong diuruskan pinjaman sebesar Rp 2,5 miliar dengan agunan aset berupa tanah di Panyabungan, Madina. Fitriadi pun mengenalkannya kepada seorang pemodal dengan biaya administrasi pengurusan sebesar Rp 7 juta.
Singkat cerita, pengajuan pinjaman KAD ditolak karena beberapa hal yang tidak disetujui pemodal. KAD tidak terima dan menyalahkan Fitriadi. Fitriadi pun menunjukan bukti transfer ke pemodal sebagai dana pengurusan sesuai kesepakatan, dan bukti pengembalian dari pemodal senilai Rp 3,5 juta, sisanya dijanjikan kembali pada 2 Mei 2023 sebesar Rp 3,5 juta.
Kemudian, KAD mengaku tidak punya uang dan tidak punya kendaraan untuk bergerak. Karena merasa iba, Fitriadi meminjamkan sepeda motor vario 125 tahun 2015 plat nomor BK 2975 AFN kepada KAD.
Namun berkali-kali Fitriadi menelpon KAD selalu mengaku tidak di Kota Medan. Padahal, selain hendak mengambil sepeda motor, Fitriadi bermaksud menyerahkan uang sisa Rp 3,5 juta sesuai kesepakatan. (Ril/Red).
