DATAPOST.ID MANDAILING NATAL —
Aksi unjukrasa yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, lembaga dan para Guru terkait kekisruhan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Mandailing Natal terus bergulir.
Kali ini, untuk ketiga kalinya para Guru honorer yang merasa dicurangi pada seleksi penerimaan PPPK tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan Pemkab Mandailing Natal dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mandailing Natal melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Madina, Rabu (10/01/2024).
Dari pantauan media datapost.id, aksi unjukrasa dihadiri ratusan massa yang terdiri dari guru-guru honorer peserta PPPK yang dicurangi pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKKT). Dalam aksi tersebut, ratusan massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Nasution.
Dalam tanggapannya, Erwin menegaskan bahwa tuntutan massa pengunjukrasa sudah ditindaklanjuti. Dikatakannya, pada hari Senin (08/01/2024) kemarin telah dilaksanakan Rapat Pimpinan DPRD Madina.
“Tuntutan Bapak dan Ibu guru sudah kami tindak lanjuti. Kemarin, pada hari Senin sudah dilaksanakan Rapat Pimpinan DPRD, dan hasilnya telah dibacakan Sekretaris Dewan, Fahrizal,” ujar Wakil Ketua DPRD Madina.
Ia juga mengatakan, bahwa rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Madina, H. Erwin Efendi Lubis SH. Adapun hasil rapat menyepakati beberapa point, yakni :
1. Rapat dibuka pukul 10.30 WIB.
2. Bahwa proses penerimaan PPPK di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 diduga kuat bermasalah.
3. Bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Pengumuman Hasil PPPK Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 di Tunda, mengingat saat ini sedang dilakukan Penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (Poldasu).
4. Bahwa Pimpinan dan para Pimpinan Fraksi berpandangan selama Aparat Penegak Hukum melakukan Penyelidikan tersebut diatas, akan diadakan Pengumpulan Data yang lebih Akurat terkait dengan kekisruhan seleksi Penerimaan PPPK Kabupaten Mandailing Natal Tahun Angaran 2023.
5. Berita Acara Rapat ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Pimpinan dan para Pimpian Fraksi DPRD Kabupaten Madina
6. Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.
Di akhir, Wakil Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Nasution menyampaikan bahwa rapat pimpinan dihadiri sebanyak 10 orang dari 11 orang Pimpinan DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Surat Berita Acara ditandatangani oleh 10 Pimpinan DPRD Madina tentang Permasalahan pengumuman PPPK tahun anggaran 2023. (SL/BD).